Jakarta - Ketua Departemen Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) Gayus Lumbuun menegaskan Megawati Soekarnoputri tidak akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin((21/2) mendatang. Megawati hanya menunjuk Tim Hukum PDI Perjuangan ke KPK mempertanyakan urgensi pemanggilan tersebut.

Menurut Gayus, ada empat alasan Megawati tidak datang ke KPK. Alasan pertama karena Megawati tidak mengetahui soal kasus dugaan suap terhadap politikus di Komisi Keuangan DPR dalam pemenangan salah satu kandidat di pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia. "Kami jelas akan mempertanyakan hal itu saat bertemu KPK nanti," ujarnya saat dihubungi TEMPO, Sabtu (19/2).

Alasan kedua, kata Gayus, adalah soal ketidakjelasan keterkaitan diri Megawati Soekarnoputri dalam pusaran kasus dugaan suap cek pelawat. Pihak yang melakukan pemanggilan seharusnya bisa mendudukan posisi kasus terlebih dahulu sebelum menentukan saksi yang akan dipanggil.

Alasan ketiga, lanjut Gayus, PDIP khawatir bahwa pemanggilan Megawati Soekarnoputri merupakan sebuah manuver politik yang dilancarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dia menduga banyak penumpang gelap yang bermain dalam upaya pemanggilan Megawati Soekarnoputri dalam kasus cek pelawat. "Itu juga yang akan kami cari tahu," ujarnya.

Alasan terakhir, dari terminologi hukum, kata Gayus, seorang saksi yang meringankan bisa saja tidak mengindahkan pemanggilan jika memang tidak mengetahui soal pokok permasalahan. Sebab, seorang saksi yang meringankan seharusnya secara sadar mengungkapkan pengetahuannya soal suatu kasus yang nantinya digunakan untuk meringankan tersangka. "Dalam hal ini Ketua Umum kami (Megawati) tidak mengetahui dan tidak terkait," ujarnya.

Megawati rencananya diperiksa sebagai saksi meringankan atas permintaan dua tersangka penerima cek pelawat asal PDIP yaitu Max Moein dan Poltak Sitorus. Permohonan ini dilayangkan karena Megawati dianggap tahu soal kasus cek pelawat.

Saat ini,  KPK sudah menahan 24 tersangka politikus penerima cek pelawat yang merupakan mantan anggota Komisi Keuangan DPR periode 1999 -2004. Dari jumlah itu, 13 diantaranya adalah politikus PDIP, seperti Panda Nababan, Dudhie Makmun Murod, Max Moein dan Agus Condro. (TEMPO Interaktif)

Home

Nasional

Daerah

Sport

LifeStyle

Opini

Advetorial

SuratPembaca

Redaksi